Masalah Pengaturan Internet Satelit

Selain kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang adil dan meningkatkan literasi digital, regulasi merupakan komponen penting dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Upaya pemerintah untuk merancang peraturan layanan digital tercantum dalam Rancangan Peraturan tentang Penyediaan Aplikasi dan atau Layanan Konten melalui Internet (Over-the-Top). Draft ini merupakan revisi dari Menteri Komunikasi Edaran Nomor 3 tahun 2016 terkait Over-the-top. Beberapa hal diatur dalam rancangan tersebut, antara lain,tempat penyediaan layanan, kewajiban provider seperti pendaftaran layanan, penggunaan GPN, dan pemfilteran konten. Pemerintah juga telah berbincang dengan publik dengan berbagai orang yang memiliki kepentingan. Beberapa perubahan dalam rancangan peraturan juga telah dilakukan, termasuk rencana untuk mengubah regulasi over-the-top (OTT) menjadi peraturan platform digital. Namun, hingga kini mereka masih harus menunggu regulasi tentang penyediaan layanan digital di Indonesia. Karena suatu regulasi sangat penting sehingga para pengusaha internet satelit dapat menghitung harga internet satelit bagi para pelanggannya.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan ekonomi di Indonesia, pentingnya kepastian regulasi dapat dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, dari segi bisnis, regulasi merupakan hal pendukung dalam membuat ekosistem digital yang kondusif. Dengan karakter industri digital “mengganggu” dan “inovatif”, urgen untuk mempunyai kerangka ketentuan yang menyokong pengembangan inovasi, dengan meluangkan lebih tidak sedikit ruang untuk industri guna bereksperimen, yang tidak jarang disebut regulasi sentuhan ringan. Di samping itu, industri digital relatif baru di Indonesia, sehingga urgen untuk mempunyai kerangka ketentuan yang memastikan persaingan usaha yang sehat antara pemain industri besar dan kecil, asing dan lokal. Kepastian regulasi yang jelas akan menggambarkan iklim bisnis dan fasilitas melakukan bisnis yang baik guna pelaku bisnis atau investor. Kedua, regulasi juga dibutuhkan untuk menyerahkan kepastian hukum untuk konsumen, yakni pemakai layanan digital. Tidak adanya kepastian regulasi, penerapan regulasi yang membatasi, dan konvolusi dapat menangkal konsumen mengakses dan memanfaatkan layanan digital secara penuh. Misalnya transaksi bisnis guna UKM. Kerangka regulasi yang menyokong harus meyakinkan kebebasan untuk konsumen untuk memakai layanan secara transparan dan aman.

Meskipun peraturan yang terkait dengan platform digital belum dikeluarkan, upaya pemerintah perlu dihargai. Pemerintah perlu diingatkan tentang pentingnya kerangka regulasi yang mendukung ekonomi digital. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ada beberapa hal dalam rancangan peraturan yang perlu dikaji ulang. Pertama, definisi dan cakupan layanan digital terlalu luas. Peraturan yang dibuat harus secara khusus mencerminkan tujuan dari peraturan tersebut. Mempersempit definisi atau ruang lingkup berdasarkan fungsi dapat meminimalkan konsekuensi penerapan peraturan.